Makna dari Momentum Pertemuan SBY dan Prabowo - Entah sengaja atau tidak, pilihan 27 Juli sebagai tanggal pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto (PS) kian menarik untuk ditelisik. Terlebih, baru kemarin DPP Partai Demokrat sendiri bilang, wacana pertemuan kedua tokoh itu masih belum bisa dipastikan.
Keduanya kawan dekat, kata Dede Yusuf, juru bicara Partai Demokrat. Artinya, tak perlu repot-repot jika sekadar ingin saling jumpa. "Hanya apakah momennya yang tepat," kata Dede di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu 26 Juli 2017.
Nyatanya, sejak pagi tadi kabar kepastian pertemuan itu muncul dan menyebar. Dan malam ini, PS menyambangi SBY di Cikeas, Jawa Barat.
Apabila 27 Juli dinilai sebagai momentum, maka angka itu bertepatan dengan peristiwa pengambilalihan paksa kantor DPP PDI dari tangan Megawati Soekarnoputri pada 21 tahun silam. Tak salah jika muncul anggapan, pertemuan itu semacam sinyal yang sengaja dikirimkan kedua pembesar partai politik (parpol) tersebut kepada lingkungan Istana.
Ya, apa lagi jika bukan ancang-ancang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
Sementara di Istana, ada Presiden Joko Widodo dan parpol pengusungnya, PDI Perjuangan. Bukan yang lain, parpol yang masih mengenang 27 Juli 1996 sebagai sejarah kelam dan menyakitkan.
Kudatuli
Agen Casino Terbaik
Bentrokan tentara dan pendukung Megawati kala itu lazim disebut Kudatuli, kerusuhan dua puluh tujuh Juli. Akronim ini pertama kali muncul dalam pemberitaan tabloid Swadesi.
Kudatuli menelan korban sebanyak 5 orang meninggal, 149 orang luka-luka, dan penahanan 136 orang. Huru-hara yang semula berpusat di Jalan Diponegoro itu pada akhirnya meluas hingga Salemba, Matraman, dan Kramat, Jakarta Pusat.
SBY dan PS, sebagaimana halnya Megawati, paham betul karena terlibat dalam peristiwa berdarah tersebut. SBY, yang kala itu berpangkat brigadir jenderal (brigjen) memegang kendali 'pengamanan' lantaran berperan sebagai Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam).
"Sementara yang menghajar Megawati, Feisal Tanjung, Prabowo Soebianto, Hartono, yang cenderung dekat kepada Habibie, relasi dari Soeharto," tulis Agus Siswantoro dalam Membongkar Kudatuli, menggugat Megawati (2004).
Menghubungkan tanggal dengan simbol peristiwa masa lalu, memang kesannya keburu nafsu. Apalagi, baik Partai Demokrat dan Gerindra sendiri mengatakan pertemuan itu tak lain demi membahas persoalan-persoalan yang telah dihadapi bangsa dan negara.
Meski, menarik juga menimbang apa yang dikatakan Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari. Katanya, urusan yang dianggap penting itu salah satunya terkait UU Pemilu.
"Di luar urusan itu, silaturahmi kedua tokoh bangsa ini diharapkan membawa angin segar dan memberi kontribusi yang positif dan konstruktif bagi negeri tercinta," kata Imelda, Kamis, 27 Juli 2017.
Hal senada juga dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.
UU Pemilu yang menjadi bahan tarik ulur di parlemen kemarin pada akhirnya menuai berkah. Keputusan ambang batas (Presidential threshold) 20 persen kursi di DPR RI dan 25 persen suara nasional pada akhirnya mempertemukan dua jenderal.
Musababnya, mereka dalam posisi yang sama, merasa tak diuntungkan dengan aturan yang merujuk hasil Pemilu 2014 itu.
Sampai di sini, bolehlah Kudatuli tak melulu berkait paut dengan kisah silam. Tapi, kudatuli; kuda dua puluh tujuh Juli yang menjadi tunggangan kelompok di seberang pemerintahan.
AHY
Agen poker Terbesar di Indonesia
Kedatangan PS ke Cikeas, salah satunya dikatakan terdorong keingin-tahuan tentang keberhasilan SBY menjabat Presiden RI selama dua periode. PS dan Partai Gerindra memang perlu mendapatkan sedikit banyak taktik jitu yang pernah dimainkan Partai Demokrat.
Belum ada peluang lain, Partai Gerindra masih penasaran untuk kembali memajukan PS sebagai calon Presiden pada Pemilu 2019. Gerak cepat ini, demi memperoleh kekuatan dalam membandingi Jokowi yang kemungkinan besar akan turut bertarung lagi.
Baca: Agus Yudhoyono akan Ikut Pertemuan SBY-Prabowo
Sementara SBY, sudah jauh hari dia mengenalkan putra mahkota penerus trah politiknya kepada khalayak ramai. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang pernah bernomor urut 1 dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu ini digadang-gadang layak mendampingi PS untuk maju di gelanggang pemilihan.
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria pun mafhum. Menjejerkan keduanya dalam bursa Pilpres 2019 mendatang adalah suatu hal yang sangat memungkinkan. Namun, katanya, kredibilitas dan hasil survei tetap akan menjadi pertimbangan Gerindra dalam memilih sosok calon Wakil Presiden.
"Tentu kita lihat integritas, kompetensi, akseptabilitas, hasil survei akan menjadi pertimbangan," ujar Riza.
Untuk gugatan UU Pemilu, barangkali Partai Demokrat dan Gerindra sudah sepakat sebelum pertemuan malam ini digelar. Tapi soal AHY, sebagaimana Partai Gerindra yang menganggap perlu merencanakan agenda serupa dengan ketua umum parpol lainnya, maka, Partai Demokrat pun tak menutup kemungkinan menawarkan AHY kepada figur yang diusung selain Gerindra.
Dan benar, dalam pemaparan hasil pertemuan malam ini tak ada kemufakatan soal koalisi. Keduanya, rupanya masih ragu. Kesepakatan baru menyatu seputar ketidak-setujuan terhadap UU Pemilu.
Koreksi
Usai pertemuan yang diawali dengan saling santap nasi goreng itu, SBY mengatakan bahwa ia hanya akan taat kepada kebijakan pemerintah dianggap tepat. Tapi, tak segan memberikan kritik jika dinilai tak sejalan.
Pun dalam persoalan UU Pemilu, SBY merasa sejalan dengan empat fraksi yang walkout pada sidang paripurna pekan lalu. Ambang batas yang disahkan itu dianggap tidak selaras dengan prinsip pemilu serentak yang akan digelar pada 2019.
"Kita tolak secara gamblang, tegas, terang," kata SBY dalam jumpa pers di Cikeas, Jawa Barat, 27 Juli 2017.
Forum Cikeas, oleh SBY maupun PS sependapat untuk dijadikan sebagai media penyampaian koreksi kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Keduanya, mengaku cuma mengingatkan agar kekuasaan dijalankan dengan tidak melukai perasaan rakyat.
"Presidential threshold adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia," kata PS.
Baca: Prabowo Sebut Presidential Threshold Lelucon Politik
SBY dan Prabowo juga seia-sekata, perjumpaan kali ini dilakukan demi mengawal negara agar tetap berada pada jalur yang mereka anggap benar. Meski, di penjelasan berikutnya, definisi benar dan tidaknya pemerintahan itu masih berkutat pada pengesahan UU Pemilu yang dinilainya sangat merugikan.
Selebihnya, pertemuan SBY-PS tentu menjadi kabar baik. Jika memang dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara, maka pemerintah amat dibantu dan diuntungkan.
Kita juga ingin melihat kritik SBY dan PS tidak mewujud dalam bentuk mobilisasi massa yang anarkis, lalu berdampak buruk terhadap konsolidasi demokrasi. Keduanya, patut memberi teladan sebagai sosok negarawan yang statecraft. Figur terampil yang mampu mendidik publik ihwal pentingnya alam demokrasi yang bermartabat.
Pilpres masih lama, negara harus tetap jadi yang utama.
# Sumber
