Calon Legislatif Di Minta Tidak Berlebihan Dalam Janji

Calon Legislatif Di Minta Tidak Berlebihan Dalam Janji - WAKIL Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menilai sudah menjadi kebiasaan calon anggota legislatif dan calon kepala daerah banyak berjanji pada saat kampanye yang belum tentu dapat dipenuhi.

“Caleg dan calon kepala daerah selalu mengiyakan semua permintaan rakyat, sasarannya agar dapat terpilih,” kata Ahmad Riza Patria pada diskusi Etika Pejabat Publik di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, kemarin.Agen Bola Terpercaya

Politikus Partai Gerindra itu mengimbau para caleg dan calon kepala daerah agar tidak mengiyakan semua permintaan rakyat. Jika permintaan itu tidak mungkin atau sulit dipenuhi, ia mengusulkan sebaiknya tidak diiyakan. “Apalagi masa jabatan sebagai anggota legislatif dan sebagai kepala daerah itu terbatas, hanya lima tahun.”

Riza Patria mencontohkan pada kampanye pilkada DKI Jakarta yang mengalami dinamika sangat tinggi, pasangan calon kepala daetah semuanya memberikan janji-janji. Kini, setelah salah satu pasangan terpilih, yakni Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, giliran masyarakat menagih janji politik mereka.Agen Casino Terbaik

Riza Patria juga mengimbau caleg dan calon kepala daerah agar realistis saat kampanye dan menyampaikan janji kampanye yang realistis. “Jika rakyat minta yang tidak realistis dan tidak rasional, harus berani menolaknya. Jangan sampai caleg dan calon kepala daerah nantinya terjebak dengan janjinya sendiri,” imbuhnya.

Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk membenarkan maraknya praktik korupsi di Indonesia disebabkan biaya politik yang sangat tinggi dan tidak rasional. Menurut Hamdi, biaya kampanye yang sangat tinggi tersebut tidak rasional karena gaji kepala daerah hanya sekitar Rp15 juta-Rp20 juta, sedangkan gaji anggota DPR hanya sekitar Rp50 juta.

Dengan biaya kampanye yang mencapai ratusan miliar, gaji yang diterima dan dikumpulkan selama lima tahun belum menutupi biaya kampanye. “Dengan biaya kampanye yang sangat tinggi, banyak juga caleg dan calon kepala daerah yang mencari sponsor untuk membiayai kampanye mereka.”

Hamdi mengatakan, kalau ada sponsor, kepala daerah dan anggota legislatif yang terpilih akan membela sponsor dan berusaha mengembalikan biaya sponsor. Kondisi ini menjebak kepala daerah dan anggota legislatif dalam praktik korupsi. (Nov/Ant/P-2) Agen Poker Indonesia Terbesar

#Sumber

Categories: Politik