Meski di Tolak, RUU APBN 2018 Tetap Menuju Paripurna

Meski di Tolak, RUU APBN 2018 Tetap Menuju Paripurna - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Naskah Rancangan Undang-Undangan (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 untuk dibawa ke Rapat Paripurna. Rencananya, Rapat Paripurna bakal diselenggarakan hari ini, Rabu (25/10).

Kesepakatan diambil berdasarkan hasil rapat dengar pendapat mini fraksi, di mana mayoritas fraksi telah memahami dan menyetujui APBN 2018.

"Apakah bisa disepakati untuk diteruskan pembahasan di [rapat] paripurna pukul 10? Bisa disepakati ya? Bismillah." ujar Aziz Syamsuddin saat pengambilan keputusan dalam rapat bersama pemerintah di Gedung DPR, Selasa malam (24/10).Agen Bola Terpercaya

Lihat juga: Transfer Daerah dan Dana Desa Naik jadi Rp766,2 Triliun

Sebagai pengingat, dalam RUU APBN 2018 pemerintah telah menetapkan sejumlah asumsi makro. Pertama, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi sebesar 3,5 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,2 persen, dan nilai tukar (kurs) rupiah sebesar Rp13.400 per dolar Amerika Serikat (AS). Kemudian, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Palm Oils/ICP) sebesar US$48 per barel, lifting minyak bumi sebesar 800 ribu barel per hari (bph), dan lifting gas sebesar 1,2 juta barel setara minyak per hari.

Dari sisi target pembangunan, tingkat kemiskinan berada di level 9,5-10 persen, tingkat pengangguran berada di level 5-5,3 persen, gini rasio sebesar 0,38. Berikutnya, indeks pembangunan manusia (IPM) berada di level 71,5.

Sementara dari sisi postur anggaran, dalam APBNP 2017 disepakati penerimaan negara sebesar Rp1.894,7 triliun dari usulan awal Rp1.878,4 triliun. Proyeksi tersebut berasal dari target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp275,4 triliun, dan penerimaan hibah Rp1,2 triliun.

Sedangkan dari sisi belanja negara diproyeksikan sebesar Rp2.220,7 triliun dari usulan sebelumnya Rp2.204,7 triliun. Jika dirinci, belanja pemerintah pusat mendapatkan alokasi sebesar Rp1.454,5 triliun, terdiri dari belanja Kementerian/ Lembaga (K/L) sebesar Rp847,435 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp607,06 triliun. Kemudian, pemerintah mengalokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp766,2 triliun.Agen Casino Terbaik

Lihat juga: Pemerintah Tambah Anggaran Rehabilitasi Hutan Rp1,5 Triliun

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja tersebut, maka defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp325,9 triliun atau sekitar 2,19 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan keseimbangan premier minus Rp87,3 triliun. Selain itu, pemerintah memproyeksi pembiayaan anggaran yang berasal dari utang mencapai Rp399,2 triliun.

Dari sepuluh fraksi yang memberikan pandangan, sembilan fraksi menyatakan setuju terhadap RUU APBN 2018 disertai sejumlah catatan. Kesembilan fraksi tersebut antara lain PDIP, Demokrat, PKS, PKB, PAN, PPP, Golkar, Nasdem, dan Hanura.

Juru bicara Fraksi PDIP Daniel Lumban Tobing menyatakan fraksinya setuju membawa pembahasan RUU APBN 2018 ke sidang paripurna.Agen Poker Indonesia Terbesar

"Fraksi PDIP setuju untuk membawa RUU APBN 2018 dalam rapat paripurna pengambilan keputusan Tingkat II atas RAPBN 2018 sepanjang pelaksaaan APBN 2018 nantinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat," ujar Daniel saat menyampaikan pandangan mini fraksi.

Kendati demikian, fraksinya memberikan sejumlah catatan. Misalnya, terkait penerimaan pajak, Fraksi PDIP berharap upaya pencapaian target penerimaan pajak tetap menjadi prioritas namun tidak membebani masyarakat. Kemudian, terkait belanja, pemerintah juga harus memastikan alokasi belanja negara yang dibiayai oleh uang rakyat manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat.

Sementara, Fraksi Gerindra menyatakan tidak setuju terhadap RUU APBN 2018 yang disepakati. Pasalnya, target belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dianggap terlalu rendah. Selain itu, Gerindra juga menilai target penerimaan perpajakan RAPBN 2018 tidak akan tercapai dengan perkiraan meleset dari target (shortfall) sebesar Rp100 triliun. Penilaian tersebut didasari oleh kegagalan pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak tahun ini yang diperkirakan hanya akan sebesar 9,72 persen atau sebesar Rp1.322 triliun. Hal itu disebabkan karena penerimaan perpajakan sampai akhir September 2017 hanya sebesar Rp874,2 triliun atau 59,36 persen dari target APBNP 2017 sebesar Rp1.472,7 triliun.

"Sehubungan pandangan kami di atas, Fraksi Partai Gerindra menyatakan tidak setuju RAPBN 2018, karena target belanja dan pertumbuhan terlampau rendah, namun jika itu yang diyakini pemerintah, kami persilahkan pemerintah melaksanakan," ujar anggota Fraksi Gerindra Willgo Zainar saat menyampaikan pandangan mini fraksi di tempat yang sama.

Lihat juga: Pemerintah Tambah Anggaran Perbaiki Rumah Sakit TNI dan Polri

#Sumber

Categories: Ekonomi