Dedi Mulyadi : Golkar Harus Berubah

Dedi Mulyadi : Golkar Harus Berubah - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyuarakan agar terjadi perubahan sistem politik di tubuh Golkar dengan sungguh-sungguh.

Dedi menilai, selama ini sistem yang ada bahwa semua keputusan dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), mengakibatkan terbatasinya demokrasi di elemen-elemen Golkar.

"Undang-undang politik saja sentralistik bagaimana penentuan kepala daerah dari berbagai tingkatan ditentukan semua oleh pusat, sehingga ini menyandera proses demokrasi, " Ujar Dedi di Manhattan Hotel, Jakarta, Minggu (10/12)Agen Bola Terpercaya

Dengan adanya kebijakan sentralistik ini, maka apabila terjadi kekisruhkan di DPP akan berimbas kepada pemilihan calon bupati, walikota, gubernur dan lainnya. Seperti tragedi yang terjadi beberapa tahun silam bahwa ada dualisme di Golkar antara kubu Bali dan Ancol berefek hampir gagalnya partai ini mengikuti pemilihan umum.Agen Casino Terbaik

Dedi mengharapkan setelah munaslub nanti, ada pendelegasian kepada DPD dari DPP untuk diberikan kebebasan dalam pemilihan calon gubernur, wali kota, bupati dan seterusnya.

"kepemimpinan Golkar pasca munaslub ini harus melopori otonomisasi kepartaian, " lanjut Dedi.

Dengan adanya kebebasan yang diberikan DPP, maka ketepatan dalam pemilihan calon bisa lebih terjaga. Pasalnya DPD lebih tahu tingkat elektabilitas calonnya di daerah dibandingkan DPP.

Menurut Dedi, DPP hanya perlu membuat aturan tentang persyaratan pemilihan calon untuk dijadikan panduan oleh DPD dalam menunjuk kadernya.

"Yang harus DPP lakukan adalah membuat panduan siapa yang memenuhi sarat sebagai wali kota, bupati dan lainnya, " ungkap Dedi.Agen Poker Indonesia Terbesar

Kemudian hal terakhir yang paling penting adalah Golkar tidak perlu memasukan kadernya yang sedang menjabat posisi-posisi penting pemerintahan ke dalam struktur partai. Menurut Bupati Purwakarta, hal ini dapat membuat kepemimpinan mereka lebih efektif.

"Membuka ruang fungsional orang yang berkarir di bidang politik struktur birokrasi seperti jabatan menteri, gubernur, bupati, wali kota tidak mesti menjadi ketua partai, " pungkas Dedi.

(sat/JPC)

#Sumber

Categories: Politik