PKB dan PDIP Ingin Terapkan Kembali GBHN

PKB dan PDIP Ingin Terapkan Kembali GBHN - Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menyatakan partainya setuju jika Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) diterapkan kembali di periode pemerintahan selanjutnya andai Presiden Joko Widodo memenangkan Pilpres 2019.

"Saya [PKB] setuju. Saya dan PDIP setuju," ucap Karding di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (7/7).Agen Bola Terpercaya

Dia menampik parpol lain tidak sepakat jika GBHN diterapkan kembali. Menurutnya, parpol yang tergabung dalam koalisi sebenarnya belum membahas soal penerapan kembali GBHN. Sejauh ini, koalisi masih fokus merancang visi dan misi Jokowi yang akan diserahkan ke KPU. Termasuk pula konsep pelaksanaan pemerintahan selanjutnya yang bersifat teknis.


"Baru dua [PDIP dan PKB] itu karena belum dibahas," ucap Karding

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sendiri belum mau bicara banyak soal rencana penerapan kembali GBHN di periode selanjutnya. Dia tidak mengiyakan apakah semua parpol koalisi pendukung Jokowi telah sepakat GBHN diterapkan kembali.Agen Casino Terbaik

Hasto hanya menjawab sepatah kalimat meski sebelumnya kerap menyuarakan betapa pentingnya GBHN terhadap laju pembangunan Indonesia.

"Intinya kita ingin memperkuat MPR," ujar Hasto.

Sekjen NasDem Johnny G Plate mengatakan hal yang kurang lebih sama. Dia mengatakan perlu ada suatu rancangan pembangunan yang bersifat jangka panjang.

"Harus ada perencanaan pembangunan yang berkesinambungan. Dan itu gerakan perubahan. Itu sesuai dengan gagasan NasDem," kata Johnny.

Johnny tidak menyebut secara gamblang NasDem bakal sepakat GBHN diterapkan kembali. Menurutnya, substansi dari GBHN berupa rancangan pembangunan jangka panjang yang perlu disepakati.

"Bukan GBHN nya. Substansinya. Memang kami melihat arah negara harus jelas. Perspektifnya jangka panjang. Itu soal visi dan misi," ucap Johnny.

Soal visi dan misi Jokowi di Pilpres 2019 mendatang, Johnny mengklaim sudah selesai dibuat oleh parpol koalisi. Dia belum mau merinci garis besar visi dan misi yang telah rampung dibuat.

Johnny mengatakan tim kampanye pun hampir selesai dibuat. Hanya tinggal menunggu Jokowi menggunakan kewenangannya untuk memfinalisasi tim kampanye.

"Ketuanya nanti diskresinya presiden. Sekretaris dan bendahara presiden," kata Johnny.

Libatkan KSP Agen Poker Indonesia Terbesar

Menurut Arsul, perumusan draf Nawacita jilid II tidak hanya disusun sembilan partai politik koalisi pendukung Jokowi.

Sejumlah pihak dilibatkan seperti tim ahli, Kantor Staf Presiden (KSP) hingga masukan berbagai unsur organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan seperti usulan enam poin dari PP Muhammadiyah.

"Tadi misalnya yang hasil pertemuan Gedung Juang tadi tim dari teman-teman KSP yang membantu. Itu kan sudah menunjukkan bagaimana narasinya dalam draf Nawacita itu," ujar Arsul.

Rencananya, kata Arsul, setelah Nawacita jilid II didaftarkan menjadi visi misi Jokowi dan cawapresnya, akan ada perbaikan lagi dengan memanfaatkan rentang waktu 30 hari yang diberikan KPU.

#Sumber

Categories: Politik