Jokowi Dinilai Tidak Terlibat Pelanggaran HAM

Jokowi Dinilai Tidak Terlibat Pelanggaran HAM - Koordinator Aliansi Mahasiswa Peduli HAM (AMPUH) mengakui Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak pernah terlibat dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu selaras dengan pernyataannya saat menutup debat perdana Pilpres 2019.Agen Bola Terpercaya

"Dalam pidato penutupnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya bersama dengan cawapres-nya bukanlah seorang pelanggar HAM. Kami percaya itu karena kami tidak pernah melihat rekam jejak Jokowi yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM," kata Koordinator AMPUH, Ahmad Nabil Bintang dalam sebuah diskusi, Selasa (22/1/2019)

Baca Juga: Erick Thohir soal Ma'ruf Irit Bicara saat Debat: Kita Menonjolkan Capres)

Beda dengan rivalnya, kata Nabil, Prabowo Subianto memiliki beban masa lalu. Sebab, capres nomor urut 02 itu dikaitkan dalam kasus penghilangan orang secara paksa pada 1998.

Tim Mawar yang beranggotakan oknum Kopassus di bawah Prabowo yang menjadi Danjen juga telah diadili. Kendati, menurutnya ada 13 aktivis yang masih hilang.Agen Casino Terbaik

Nabil menambahkan, pada sektor pemberantasan korupsi, Jokowi-Ma'ruf juga tak memiliki rekam jejak sebagai seorang koruptor. Ia pun menyoroti solusi yang ditawarkan Prabowo dalam mengatasi korupsi kurang solutif, yakni dengan menaikkan gaji pejabat negara dari kenaikan rasio pajak.

"Saya menilai para pejabat yang melakukan korupsi sudah memiliki penghasilan yang lebih dari cukup, untuk eselon 1 gajinya di atas Rp50 juta per bulan tapi tetap saja ada yang korupsi. Apalagi, jika harus menaikkan pajak untuk membayar peningkatan gaji pejabat, kami mahasiswa akan menolak keras lanjutnya," katanya.

Ketua BEM Universitas Islam Jakarta (UIJ) Habibullah yang juga hadir dalam diskusi bertema "Menakar Hasil Debat I Pilpres 2019" menyinggung sikap Prabowo ketika Jokowi membuka fakta dari ICW. Di mana, Gerindra menjadi partai terbanyak yang mencalonkan eks koruptor sebagai caleg.

Menurut Habibullah, Prabowo menjawabnya dengan pandangan menyesatkan bahwa jika korupsi jumlah kecil tidak apa apa. Padahal, jika dikembangkan sikap permisif begini akan membiasakan pejabat melakukan korupsi lebih besar.Agen Poker Terbesar di Indonesia

Pernyataan Prabowo tentang Presiden adalah Chief of Law Enforecement juga disorotnya, karena berpotensi intervensi hukum. Padahal, presiden adalah eksekutif bukan yudikatif.

#Sumber

Categories: Politik