Darori Wonodipuro Klarifikasi Terkait Pertanahan Nasional

Darori Wonodipuro Klarifikasi Terkait Pertanahan Nasional - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) /Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil dingatkan akan bahaya RUU Pertanahan di kemudian hari yang berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan di bidang pertanahan, lahan, dan hutan, karena pembahasan RUU Pertanahan itu tidak melibatkan kementerien/lembaga terkait.Agen Bola Sbobet

“Semua ini demi kebaikan Pak Menteri, sebab saya sangat memahami pasal-pasal dalam RUU Pertanahan yang berpotensi menimbulkan masalah, karena saya pernah menjadi Dirjen di Departemen Kehutanan,” ujar Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra, Darori Wonodipuro, menjawab pertanyaan pers, Sabtu (17/8) terkait prokontra RUU Pertanahan.

Darori yang pernah menjabat Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan mengungkapkan, Fraksi Gerindra seperti Fraksi Golkar, Fraksi PKB, dan sejumlah fraksi lain di DPR , juga akan menolak jika RUU ini disahkan pada periode DPR saat ini.Agen Casino 338

Diungkapkan Darori, seluruh fraksi di Komisi IV yang antara lain membidangi pertanian dan kehutanan ini menolak disahkan RUU Pertanahan.

“Sebenarnya sikap DPR yang diperlihatkan seluruh fraksi di Komisi IV sudah sangat jelas, menolak pengesahan RUU Pertanahan dan mengusulkan agar dibahas ulang dengan kementerian/lembaga terkait,” katanya.

Kepada Presiden Joko Widodo, Darori meminta gar Kepala Negara memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) /Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil agar menghentikan pembahasan RUU Pertanahan. Jika pembahasan diteruskan dan dipaksakan untuk disahkan, berpotensi menimbulkan persoalan besar menyangkut pertanahan, lahan, dan hutan, di Tanah Air.

Apalagi jika diteliti secara mendalam, pasal-pasal yang terdapat dalam RUU Pertanahan saat ini bertentangan dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk menarik investasi sebesar-besarnya, sebab para investor akan berpikir ulang mengingat regulasi yang saling bertabrakan.

“Begitu juga dengan keinginan Presiden untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria yang jumlahnya snagat banyak, akan sulit. Sebab justru RUU ini berpotensi menimbulkan konflik. Jadi, konflik akan bertambah dan tidak akan selesai.” Ujar Darori.Agen Judi Online Terpercaya

#Sumber

Categories: Politik