Komisi I DPR RI Puji Aksi Heroik TNI

Komisi I DPR RI Puji Aksi Heroik TNI - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengapresiasi keberhasilan tim gabungan Polri-TNI dalam mengevakuasi 345 warga yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Desa Kimbely dan Utikini, Papua, Jumat 17 November 2017.

"Kami mengapresiasi kerja keras dan kekompakan yang ditunjukkan TNI-Polri dalam melakukan evakuasi terhadap warga yang disandera kelompok kriminal bersenjata," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (18/11/2017).

BERITA TERKAIT +
Konflik Papua, TPNPB Klaim Membakar Kendaraan Operasional Milik Freeport
Berhasil Evakuasi Sandera KKB Papua, Panglima TNI: Tidak Ada Sejengkal Tanah pun yang Tak Aman
Setelah Dievakuasi ke Tembagapura, 344 Warga Sipil Tawanan KKB Dibawa ke Timika
Namun, lanjut Hasanuddin, aparat keamanan harus tetap memburu para pelaku agar kelompoknya tidak bisa berkembang lagi.Agen Bola Terpercaya

(Baca Juga: Warga Sipil Korban "Penyanderaan" KKB di Tembagapura Berhasil Dievakuasi)

Menurutnya, dalam melakukan perburuan terhadap KKB itu diperlukan strategi yang matang karena mereka memiliki senjata standar militer. Apalagi, kelompok bersenjata itu sudah berani menantang perang terbuka kepada aparat.

"Pengejaran jangan diartikan menumpas tuntas atau membunuh para anggota kelompok bersenjata secara langsung. Aparat harus tetap mengedepankan cara persuasif, meminta anggota KKB itu menyerahkan diri dan senjatanya," katanya.Agen Casino Terbaik

Hasanuddin menyarankan tim gabungan Polri dan TNI dapat menyertakan Komnas HAM saat melakukan pendekatan persuasif dengan kelompok bersenjata tersebut.

Dengan demikian, sambung purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal itu, Komnas HAM dapat memahami situasi riil di lapangan.

"Mungkin saja kelompok bersenjata itu bisa diajak bicara baik-baik bila ada Komnas HAM," kata mantan Sekretaris Militer Presiden itu.

Bila kelompok bersenjata itu tidak mengindahkan permintaan aparat, Hasanuddin menyatakan tim gabungan Polri dan TNI dapat melakukan tindakan tegas sebagai langkah terakhir.

"Nah, kalau kelompok bersenjata itu tetap bersikeras tidak mau diajak berdamai, Komnas HAM kan tahu sendiri kondisi riilnya sehingga tidak menyalahkan tindakan-tindakan yang dilakukan aparat," katanya.Agen Poker Indonesia Terbesar

Politikus PDIP itu menambahkan, sejatinya di negara mana pun yang namanya kelompok bersenjata selain aparatur keamanan tidak diakui di dalam negara.

"Jadi, jangan biarkan ada sekelompok warga negara yang memiliki senjata standar militer secara liar. Negara tidak boleh kalah," kata Hasanuddin.

(Baca Juga: Empat Aksi Penyerangan KKB terhadap Aparat Keamanan di Papua)

(Ari)

#Sumber

Categories: Politik