Aroma Pilpres 2019 Akan Melambungkan Isu PKI

Aroma Pilpres 2019 Akan Melambungkan Isu PKI - Isu seputar komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kembali muncul belakangan ini disebut telah ditunggangi oleh sejumlah kelompok demi kepentingan politik dan kekuasaan. Isu tersebut diprediksi akan semakin marak pada 2018 atau jelang pemilihan presiden 2019 mendatang.

Pendapat itu dikemukakan oleh Komandan Densus 99 Asmaul Husna Gerakan Pemuda Ansor Mohamad Nuruzzaman dalam diskusi bertema Menjaga Indonesia di Hotel Quest Semarang, Sabtu (23/9).

Nuruzzaman tak menunjuk hidung pihak yang menunggangi isu PKI dan komunisme, namun dia meyakini kepentingan politik di balik isu PKI terkait erat dengan kontestasi di pemilihan presiden 2019.
Lihat juga:Hendropriyono Minta Semua Pihak Tak Ungkit Tragedi G30S/PKI
"Lihat saja nanti 2018, pasti isu PKI ini jadi lebih parah karena jelang Pilpres 2019. PKI itu isu yang seksi untuk diplintir karena PKI itu komunis, komunis itu identik antiagama sehingga mudah dimakan dan diolah oleh beberapa kelompok yang mengatasnamakan agama untuk tujuan politis", ujar Nuruzzaman. Agen Bola Terpercaya

Nuruzzaman juga menganggap isu PKI yang berkembang saat ini sudah terlalu berlebihan. Menurut dia, kebangkitan komunisme dan PKI tidak realistis mengingat PKI telah lama dibubarkan dan ideologinya telah dilarang.

"Di kalangan Nahdhlatul Ulama, PKI sudah habis. Kalau sekarang dikatakan ada ancaman, ancaman yang mana", tuturnya. Agen Casino Terbaik
Lihat juga:Jokowi Dinilai Pintar Sikapi Panglima TNI Soal Film G-30S/PKI
Senada dengan Nuruzzaman, budayawan asal Semarang Prie GS mendorong masyarakat untuk berpikir cerdas menyikapi isu kebangkitan PKI. Kalaupun ada perdebatan, Prie mengajak masyarakat menghadapinya secara dewasa.

"Persoalannya bukan polemik atau kontroversi, tapi kita ini siap atau tidak diajak kontroversi ini. Siap dalam mempertahankan kebudayaan ini", ujar Prie GS.

Isu PKI kembali marak setelah sejumlah pihak, termasuk Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyerukan prajuritnya untuk menggelar acara nonton bersama film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.

Film itu sempat dihentikan penayangannya pada awal masa reformasi, 1998 silam, menyusul keberatan sejumlah pihak atas sejumlah peristiwa yang direkonstruksi dalam film garapan Arifin C. Noer itu. Agen Poker Indonesia Terbesar
Lihat juga:Panglima TNI Akui Perlu Riset Mendalam untuk Film G30S/PKI
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo menyarankan agar dibuat film G30S/PKI versi baru agar lebih diterima generasi milenia. Prie menilai usulan Presiden itu sebagai hal yang wajar dan bagian dari tawar menawar dalam menafsirkan sejarah 1965.

"Film G30S baru yang digagas pak Jokowi ini sah-sah saja, karena ini bagian dari tawar menawar dari proses tafsir kebudayaan dan sejarah. Jangan apriori dulu, biar saja ini nanti 'berperang'. Sejarah memiliki hukum verifikasi," kata Prie.
Lihat juga:Rektor IKJ: Film G30S/PKI Bukan untuk Pencarian Fakta Sejarah
(wis)

# Sumber

Categories: Politik